Di Provinsi Chiang Mai, Thailand Utara, Migrant Assistance Program (MAP) Foundation telah lama menjadi suara bagi mereka yang seringkali tidak didengar — pekerja migran dari Myanmar tetangga.

Pada 17 Oktober, peserta Sidang Umum ke-27 Gereja Reformasi Sedunia terbagi menjadi kelompok-kelompok kecil untuk mengunjungi organisasi-organisasi di seluruh Chiang Mai, masing-masing menyoroti aspek berbeda dari keterlibatan komunitas dan sosial di Thailand.

Di antaranya adalah Migrant Assistance Program (MAP) Foundation, sebuah organisasi nirlaba berbasis masyarakat yang bekerja untuk memberdayakan komunitas migran dari Myanmar yang tinggal dan bekerja di Thailand. Kunjungan lain meliputi Proyek Inisiatif Kerajaan (Huey Hong Krai), pusat penelitian dan pengembangan pertanian, kehutanan, dan lingkungan di wilayah tersebut; Jaringan Antaragama—yang mempertemukan pemimpin Buddha, Kristen, Muslim, dan Hindu; serta Pusat Bantuan Anak Yatim Wat Don Chan, yang menyediakan perawatan dan pendidikan bagi anak-anak yang rentan.

Delegasi juga mengunjungi Komunitas Terapeutik Utara Thailand (Rumah Kasih Sayang), Dewan Koordinasi Antaragama Provinsi Chiang Mai, dan Yayasan Photiyalai, sebuah LSM yang berfokus pada pemuda dan mendukung pendidikan serta pemberdayaan.

Kunjungan tersebut menyoroti berbagai cara kelompok lokal menangani isu-isu martabat manusia, kesejahteraan sosial, dan kerja sama antaragama—sementara organisasi seperti MAP terus memperjuangkan hak dan pengakuan bagi pekerja migran yang menjadi tulang punggung tenaga kerja Thailand.

“Mengapa migrasi dari Myanmar ke Thailand?” tanya Brahm Press, direktur Yayasan MAP yang berbasis di akar rumput. “Kesempatan ekonomi dan pelarian dari konflik adalah alasan utama. Ini adalah faktor penarik.”

Lebih dari 10% tenaga kerja Thailand terdiri dari migran, angka yang terus meningkat. Di beberapa industri, kata Press, angka tersebut jauh lebih tinggi.

“Di sektor konstruksi dan perikanan, migran menyumbang hampir 80% tenaga kerja,” katanya. “Dan mereka mengirimkan jumlah uang yang signifikan ke kampung halaman—sekitar satu triliun dolar dikirim kembali ke Myanmar.”

Dorongan dan Tarikan

Namun, tidak semua alasan untuk bermigrasi bersifat optimis. Press mengatakan kebijakan migran Thailand membatasi pekerja pada sektor-sektor tidak terampil seperti konstruksi, pertanian, pekerjaan rumah tangga, pembersihan, layanan, industri garmen, dan perikanan.

Banyak pekerjaan ini dibagi secara tajam berdasarkan gender. “Di kapal, semuanya pria,” kata Press. “Di darat, kebanyakan wanita — menyortir, mengupas, dan membersihkan seafood.”

Dia menambahkan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja jarang menjadi prioritas bagi pemberi kerja.

Kebijakan dan Persepsi

Kerangka kerja migrasi Thailand, jelas Press, didasarkan pada keamanan nasional — bukan pertimbangan ekonomi atau hak asasi manusia.

“Artinya, kebijakan ini memperlakukan migran sebagai ancaman yang harus dikendalikan,” katanya. “Ia tidak mengakui kontribusi mereka terhadap ekonomi atau hak asasi manusia yang esensial.”

Kebijakan saat ini berfokus pada penangkapan, deportasi, dan pembatasan pekerjaan yang hanya berlaku untuk warga Thailand. “Ini pendekatan jangka pendek,” kata Press. “Tidak ada visi jangka panjang.”

Akibatnya, banyak migran bergantung pada broker — agen tak teratur yang sering mematok harga tinggi untuk dokumen hukum dan pendaftaran. “Banyak di antaranya adalah kerabat pejabat imigrasi,” tambahnya.

Penelitian oleh Migrant Working Group menemukan bahwa 93% pekerja migran tidak dapat menyelesaikan pendaftaran sendiri, melainkan bergantung pada pemberi kerja atau broker. Tujuh puluh tiga persen, kata Press, bahkan tidak tahu berapa yang mereka bayar karena biaya dipotong dari gaji mereka.

Anak-anak dan Perempuan Menanggung Beban

Banyak keluarga migran membawa anak-anak mereka ke Thailand atau meninggalkannya di Myanmar. Dari sekitar 375.000 anak migran yang tinggal di Thailand, 61% tidak terdaftar di sekolah, kata Press.

“Anak laki-laki biasanya diprioritaskan untuk pendidikan — meskipun hal itu mungkin berubah,” katanya.

Kehamilan yang tidak direncanakan tetap tinggi, dan dengan akses terbatas ke perawatan anak, anak-anak sering kali ikut orang tua mereka bekerja. “Anak-anak ditinggal sendirian atau dibawa ke ladang,” kata Press.

Perempuan migran menghadapi tekanan tersendiri. “Banyak di antara mereka yang menjadi tulang punggung keluarga di kampung halaman,” katanya.

Pemberdayaan Melalui Hak

Misi MAP adalah memberdayakan migran dengan mengajarkan mereka tentang hak-hak mereka — dan cara menuntutnya. Empat program inti yayasan ini adalah Hak Tenaga Kerja untuk Semua, Hak untuk Semua, Kesehatan dan Pemberdayaan Komunitas, serta MAP Multimedia.

“Kami menyediakan informasi tentang kebijakan migran, undang-undang ketenagakerjaan, perlindungan sosial, dan keselamatan dan kesehatan kerja,” kata Press. “Kami membantu dalam pengaduan ketenagakerjaan dan membangun kapasitas untuk advokasi.”

MAP juga membantu dalam kasus hukum, advokasi kebijakan, dan jangkauan komunitas melalui program radio dan inisiatif pertukaran perempuan.

Dari workshop hak tenaga kerja hingga rujukan kesehatan, pekerjaan MAP bertujuan untuk mengubah cara masyarakat Thailand memandang tenaga kerja migran — dari eksploitasi menjadi kesetaraan.

“Kami berusaha membantu orang-orang menyadari hak-hak mereka sepenuhnya,” kata Press. “Tapi ini sulit. Kami di satu sisi, dan rasanya orang lain di sisi lain. Tantangannya adalah membuat orang melihat perspektif Anda.”
Terjemahan didukung oleh DeepL